TOP_PANEL

Zona Integritas

Zona Integritas Diklat

Wilayah Bebas Korupsi

No Korupsi

Selamat Hari Santri 2018

E-Goverment Sebagai Upaya Tepat BDK Bandung Dalam Memujudkan Good Governance

E- Goverment Sebagai Upaya Tepat BDK Bandung Dalam Memujudkan Good Governance

 

Oleh : Euis Setiawati

Widyaiswara Madya

Balai Diklat Keagamaan Bandung

 

Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dalam pembangunan dan pelayanan publik(public service), yaitu dari paradigma penyelenggaraan “rule government” menjadi“good governance”.Paradigma“rule government” adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan  pada peraturan perundang-undanganyang berlaku, sedangkam “good governance”,adalah penyelenggaraan  pemerintahan,  yang  tidak  semata-mata  didasarkan  pada  pemerintah(government), akan tetapi melibatkan semua elemen, baik  di  dalambirokrasi maupun diluar birokrasi.

 

Paradigma “rule government” menurut Edelman adalah penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dan pelayaanan publik yang bersifat sentralis, non partisifatif dan tidakakomodatif. Pandangan serupa dikemukakan pula oleh Panji Santosa. Santosa (2008) berpendapat bahwa pengaburan makna birokrasi, di masyarakat berlangsung terus, dan salah satu penyebabnya adalah sikap diam dari masyarakat. Kondisi tersebut menurutnya merupakan cerminan bad governance dalam birokrasi di Indonesia.

 

Paradigma”good governance”terkait dengan tata kelola pemerintahanadalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadipenyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis,dan efektif sesuai dengan landasan UUD 1945. Lembaga Administrasi Negara (2000) mengartikan“good governance”sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.Pemerintah yang didekatkan dengan sektor swasta dan masyarakat akandapat mengenali apayangmenjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta asprasi rakyat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat  akan  dapat  mencerminkan  apa  yang  menjadi  kepentingan  dan  aspirasi rakyat yang akan dilayaninya.

 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian esensi dari kepemerintahan yang baik (good governance) adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik.

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  menjelaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan pekembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan, serta untuk mempermudah proses penyusunan, dan meningkatkan kemandirian unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan.

 

Balai Diklat KeagamaanBandung sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2004 adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan (Balibang dan Diklat) Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan. Balai Diklat Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Didasarkan pada bentuk dan peranannya, maka Balai Diklat Keagamaan Bandung, merupakan salah satu organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. 

 

Pedoma Standar pelayanan publik menjadi salah satu dasar dalam pelayanan kediklatan di BDK Bandung dalam rangka proses penyelenggaraan program diklat yang berkualitas, dan terstandar serta memiliki nilai mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. BDK Bandung perlu melibatkan seluruh leading sector di satuan organisasinya. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2004 menjelaskan bahwa susunan organisasi Balai Diklat Keagamaan terdiri dari: (a) Sub Bagian Tata Usaha, (b) Seksi Diklat Tenaga Administrasi, (c) Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan (d) Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan suatu organisasi. Namun demikian fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan. Upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip kepemerintahan yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta memperhatikan supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

 

Berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan public tersebut BDK Bandung merancang suatu program kegiatan, dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan untuk tercapainya good governance.  Namun demikian program kegiatan yang dirancang harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dimanatkan dalam Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012.

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai dengan kehadiran Teknologi Informasi (TI). Kehadiran TI saat ini membawa perubahan dalam tata penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma pengelolaan pemerintahan yang semula merupakan interaksi antara pemeritah dan stakeholder-nya hanya berlangsung dalam kantor-kantor pemerintahan, meluas menjadi bisa diakses oleh masyarakat dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun.

 

Animo masyarakat terhadap kehadiran TI sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kedudukan Indonesia berada pada peringkat 6 di dunia dalam hal pengguna internet di tahun 2014. Data dari We Are Social menunjukkan bahwa pada Januari 2016 terdapat 88 juta pengguna internet aktif di Indonesia, dan 79 juta diantaranya aktif menggunakan media sosial. Besarnya minat masyarakat dalam menggunakan media sosial bisa menjadi peluang dalam penerapan e-government.

 

Peluang dan tantangan ini dijadikan dasar BDK Bandung untuk menerapkan e-government. BDK Bandung merancang suatu kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan publik melaluielektronik dengan memanfaatkan TIK seperti internet, perangkat genggam/smartphone, komputer dan sebagainya.

 

Tujuan pemanfaatan e-governmentadalah membuat manajemen dan tata kerja yang dilakukan di BDK Bandung bisa lebih efektif dan efisian,  Baik dalam hal kecepatan proses adminitrasi, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pengembangan system kediklatan, serta sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait kediklatan lainnya.

 

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-governmentdi BDK Bandung antara lain: 1) memperbaiki kualitas proses administrasidengan keterlibatan seluruh leading sector di satuan organisasinya masing-masing, pelayanan kediklatan kepada stakeholder secara professional, akuntabel, transparan, terutama dalam hal efektivitas kinerja dan efisiensi; 2) meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan kediklatan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;3) mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan BDK Bandung maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari; 4) menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta 6) memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra BDK dalam proses pengambilan berbagai kebijakan pubik secara merata dan demokratis, terkait dengan penyelenggaraan Diklat yang akan dan telah dilakukan.

 

Jenis pelayanan dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu: 1)aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government(electronic government) yang ingin dibangun dan diterapkan; dan 2) aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

 

Berdasarkan dua aspek diatas, jenis-jenis e-governmentdi BDK Bandung adalah: 1) Website BDK Bandung adalah e-government jenis publikasi, yaitu sebuah komunikasi satu arah, dimana BDK Bandung mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat segera, langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet; 2) Diklat Jarak Jauh BDK Bandung adalah e-government jenis  interaksi, pada  kelas ini, komunikasi dan aktifitasdilakukan dengan banyak arah antara pengajar, admin, dan peserta diklat melalui Learning Management System (LMS) yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran diklat yang diharapkan. Semua aktifitas dan kegiatan dilakukan secara on-line melibatkan seluruh yang berkepentingan; 3) e-office system Balai Diklat Keagamaan Bandung dikenal e-office ”sibadak” adalah sebuah layanan untuk mendukung kegiatan perkantoran khususnya administrasi dengan nama e-perkantoran (e-office), 4) Analisis Kebutuhan Diklat (AKD On-Line) BDK Bandung.

 

BDK Bandung menggunakan portal website BDK Bandung dengan nama situs bdkbandung.kemenag.go.id. Penamaan situs tersebut disesuaikan dengan PeraturanKementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang penggunaan domain go,id untuk situs web resmi pemerintahan pusat dan daerah.

 

Penggunaan website BDk Bandung sesuai dengan Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2017 tentang Konsultasi Penyelenggaraan Portal dan Situs Badan Pemerintahan mengatakan bahwa website bdkBandung.kemenag.go,id dilakukan dalam rangka penata kelolaan e-government, optimalisasi layanan publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program kediklatan yang diselenggaraakan oleh BDK Bandung. Tujuan dari penggunaan website ini adalah 1) memfasilitasi integrasi layanan BDK Bandung berbasis elektronik; 2) Mewujudkan keterbukaan informasi public terkait dengan kediklatan; dan 3) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan public

 

Diklat Jarak Jauh (DJJ) BDK Bandung memiliki situs djjbdkBandung.kemenag.go.id. Diklat Jarak Jauh BDK Bandung adalah adalah diklat yang menggunakan internet sebagai media sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan belajar dimana saja dan kapan saja sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam DJJ program diklat disajikan dalam bentuk Learning Management System(LMS). Peserta dapat mendaftar, mengikiti kegiatan belajar dan menyelesaikan tugas-tugas secara online. Apabila peserta dapat menyelesaikan seluruh tugas yang disajikan dan mencapai skor minimal (passing grade) 76 maka berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) dengan bobot jumlah jam tertentu.

 

Pengelolaan system administrasi BDK Bandung menerapkan e-office untuk mendukung system administrasi yang efektif dan efisien. Alasan digunakannya e-office oleh BDK Bandung adalah suatu pandangan terhadap sistem administrasi perkantoran manual membutuhkan persediaan alat tulis kantor yang cukup banyak, terutama penggunaan kertas yang banyak, membutuhkan waktu dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen. Masalah lainnya dalam sistem manual adalah penyimpanan dan pencarian dokumen. Penyimpanan dokumen membutuhkan banyak ruangan di kantor yang menjadikan ruangan kantor menjadi semakin sempit dan berantakan. Dalam hal pencarian dokumen pun, akan semakin sulit apabila dokumen tersebut tidak disimpan dengan teratur dan rapi.

 

Perubahan yang dinamis pada lingkungan organisasi pemerintahan memiliki konsekuensi logis. Masing-masing unit kerja perlu merumuskan dan melaksanakan program peningkatan kapabilitas dan kompetensi semua sumberdaya organisasinya. Agar rumusan dan pelaksanaa program peningkatan kapabilitas sumberdaya yang dimaksud efektif dan efisien maka diperlukan adanya langkah awal berupa analisis kebutuhan dan identifikasi kebutuhan peningkatan kapabilitas dan kompetensi sumber daya. Alternatif program umum yang digunakan oleh organisasi dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM nya adalah program pendidikan dan pelatihan (Diklat).

 

Rancang bangun atau disain dan keharmoniasan program diklat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyelenggaraan diklat. Unsur ini memberikan pengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan diklat. Agar disain program diklat yang dirumuskan dan diselenggarakan oleh unit diklat dapat berjalan secara harmonis, dengan unit kerja pengguna diklat, maka diperlukan upaya dalam menjamin kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM dari unit kerja pengguna Diklat. Unrtuk itu diperlukan proses awal berupa Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). BDK Bandung memandang perlu menyelenggarakan AKD dengan alasan seperti yang diuraikan tadi, namun demikian perlu dilakukan model AKD yang efektif dan efisien. Selama ini penyelenggaraan AKD model konvensional, responden secara langsung mengisi instrument yang disediakan pada saat dan waktu yang bersamaan, Keterbatasan responden dapat dirasakan dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. AKD on-line merupakan model AKD yang dapat dilakukan dalam mewujudkan e-government, dengan tetap memiliki focus dan tujuan yang sama namun dapat dilakukan lebnih terbuka, tak terbatas oleh banyaknya responden, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan demikian semua user pengguna diklat dapat mengikuti AKD dimanapun dan kapanmun dan tetap menghasilkan gambaran awal kompetensi yang dibutuhkan dalam peningkatannya, melalui pengolahan dan analisis data yang sudah disediakan dalam system AKD On-line BDK Bandung.

Demikianlah gambaran kegiatan e-goverment yang dilakukan oleh BDK Bandung dalam mewujudkan good governance. Semua jenis e-gomerment yang dirancang dalam rangka menujudkan pelayanan public yang lebih professional, akuntabel, pelayanan prima, serta berlangsung secara efektif dan efisien.

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

: