• BDK Bandung
• 12 Desember 2024
• 119x Dilihat
• Opini

Delapan Pesan Menteri Agama untuk Program Kemenag 2025

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan delapan cita (asta cita) sebagai panduan pembangunan ke depan. Dari situ, ada empat cita yang relevan dengan visi dan misi Kementerian Agama, yaitu tentang kemandirian bangsa (2), pendidikan (4), reformasi birokrasi (7), serta kerukunan dan pelestarian lingkungan (8).

Berangkat dari itu, berikut delapan pesan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang disampaikan di berbagai kesempatan, sejak dilantik Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024:

1. Internalisasi Nilai Agama

Salah satu misi Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Laku hidup umat sesuai nilai-nilai agama yang dipeluknya dan mewujud dalam karakter dan akhlak mulia. 

Tugas Kemenag melakukan internalisasi nilai-nilai agama. Semakin berjarak antara pemeluk dengan ajaran agamanya, gagal Kementerian Agama. Semakin dekat antara pemeluk dengan ajaran agamanya, sukses Kementerian Agama.

Upaya: 1) penguatan pendidikan agama dan keagamaan; 2) kembangkan kurikulum berbasis cinta karena semua agama ajarkan kebaikan; 3) pembinaan bimbingan perkawinan dan keluarga maslahat; 4) penguatan pembinaan umat beragama dalam kepenyuluhan; 5) insersi kurikulum keagamaan dalam beragam program kediklatan dan pengembangan SDM. 

“Semakin dekat pemeluk dengan nilai agamanya, kehidupan akan makin religius, rukun, toleran, dan damai.”

2. Internasionalisasi Praktik Baik Kerukunan Umat Beragama

Indonesia garda terdepan dan kiblat kerukunan dunia. Indonesia diapresiasi sebagai negara berpenduduk muslim terbesar kedua di dunia (setelah Pakistan) yang rukun dan demokratis. Sudah waktunya Indonesia go internasional; mengambil peran di tengah dinamika masyarakat global. Banyak kalangan, antara lain Syekh Mufti Menk dari Inggris dan Majelis Hukama Muslim dari UEA, menyampaikan harapan agar harmoni di Indonesia bisa ditularkan ke dunia. 

Kepemimpinan Presiden Prabowo banyak diharapkan dunia Islam dapat menjembatani para pihak. Saat ini, praksis tidak ada negara yang bisa diterima semua pihak seperti Indonesia dalam urusan konflik internasional.

Upaya: 1) intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang kerukunan umat di Indonesia (Torang Samua Basodara, Satu Tungku Tiga Batu, Mapalus, Sipakalebbi dan Sipakatau, Passola Suungang, dan lainnya); 2) melanjutkan penguatan Moderasi Beragama (Menag sebagai Ketua Pelaksana Sekretariat Bersama Moderasi Beragama); 3) mainstreaming Keluarga Maslahah

“Indonesia menonjol dalam toleransi, moderat, dan kerukunan umat. Ini diakui dunia dan itu menjadi kontribusi penting Kemenag dalam merawat kerukunan umat”.

3. Integritas Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Agama terus melakuan reformasi birokrasi untuk tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntable. Keteladanan pimpinan dan integritas aparatur jadi kunci. 

Upaya: 1) tolak gratifikasi (Menag mencontohkan dengan mengembalikan pemberian yang diduga gratifikasi kepada KPK); 2) koordinasi dengan aparat (KPK, Kepolisian, Kejaksaan) dan Intelijen untuk penegakkan hukum; 3) efisien dan efektifkan anggaran (potong perjalanan dinas dan kurangi seremonial); 4) terapkan merit system dan talent pool dalam promosi jabatan. 

“Jangan memberikan kepada Menag apa yang tidak menjadi haknya.Siapa yang bermain, kami punya banyak mata dan akan melakukan tindakan langsung," demikian pesan Menag.

4. Integrasi Sistem Informasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus direspons dengan pelayanan publik yang mudah, murah, efisien, efektif, dan transparan. Melalui Pusaka Superapss, Kemenag integrasikan beragam sistem informasi. Sehingga layanan Kemenag bisa diakses secara mudah dan murah melalui satu genggaman.

Proses kediklatan tidak lagi konvensional karena berbiaya tinggi sementara kuota terbatas. Kediklatan semakin efektif dengan MOOC Pintar, dan itu bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dengan platform ini, kediklatan dan pengembangan SDM stakeholders Kemenag bisa menjangkau 34 provinsi, termasuk 200an wilayah 3T yang tersebar dl lima pulau. Baru beroperasi sejak 2022, kini tercatat ada 1,9 juta alumni pelatihan MOOC Pintar.

Akses layanan kependidikan, pencatatan nikah, zakat dan wakaf, juga makin mudah melalui aplikasi yang terintegrasi. Umat bisa membaca dan mempelajari kitab sucinya masing-masing, dari mana dan kapan saja, hanya dengan mengakses Pusaka yang juga inklusif dan ramah difabel.

“Integrasi sistem informasi harus berdampak pada efisiensi dan pencegahan korupsi. Giat daring dioptimalkan untuk menekan perjalanan. Mekanisme pembayaran non tunia dikedepankan untuk menekan kebocoran. Dan, penggunaan kertas diminimalkan sebagai bagian dari kontribusi merawat kelestarian lingkungan.”

5. Agile seiring Transisi Kelembagaan

Kemenag kembali mengalami transisi kelembagaan seiring pembentukan dua badan setingkat kementerian, yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH (Perpres 153/2024) dan Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji (Perpres 154/2024).

Sebelumnya, Kemenag telah mengalami sejumlah transisi kelembagaan: 1) bergabungnya Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; 2) berdirinya Baznas untuk mengelola Zakat; 3) pembentukan BWI sebagai pengelola wakaf; 4) bergabungnya Litbang Kemenag ke BRIN; 5) berdirinya BP Haji; 6)  pembentukan BPJPH, serta 7) rumpun prodi umum pada PTKN kini menjadi binaan Kemendikti.

Kemenag kini fokus pada tugas Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu ditambah dengan pesantren. 

“Kemenag harus lebih lincah dan profesional dalam pelayanan karena semakin ramping. Kemenag harus fokus dan efektif dalam tugas pembinaan umat di Indonesia.”

6. Sukses Haji 2025

Penyelenggaraan haji 2025 diselenggarakan Kemenag dengan dukungan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). BP Haji baru akan menjadi penyelenggara ibadah haji secara penuh pada 2026. Karenanya, Kemenag harus bisa mewariskan legacy terbaik dalam penyelenggaraan haji, baik pada aspek inovasi maupun penguatan ekosistem ekonomi penyelenggaraan haji bagi Indonesia.

“Haji 2025 harus dipersiapkan matang hingga berjalan lebih aman, lebih nyaman, dan lebih sukses. Sukses penyelenggaraan haji tidak semata pada aspek ibadah jemaah, tapi juga berdampak pada ekonomi umat.”

7. Penuntasan Program Pendidikan Profesi Guru

Peningkatan kualitas guru pendidian agama dan keagamaan menjadi tugas Kemenag. Salah satu caranya, memberikan pendidikan profesi guru (PPG) guna mencetak guru profesional di lembaga pendidikan agama dan keagamaan.

Keterbatasan anggaran menjadikan antrean PPG sangat panjang. Tercatat masih ada 649.904 guru agama yang belum tersertifikasi. Kemenag berkomitmen melakukan akselerasi dalam rangka penuntasan PPG bagi Guru Agama di Madrasah, serta guru agama pada sekolah umum dan sekolah agama lainnya. Ini akan dituntaskan dalam dua tahun ke depan demi hadirnya para guru profesional.

“Menag berikan waktu dua tahun. Dengan perencanaan matang, PPG lebih 649 ribu guru akan dituntaskan.”

8. Kawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu program prioritas Presiden Prabowo adalah makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah dan ibu hamil. Tercatat lebih dari 10,5juta siswa madrasah, santri pesantren, dan peserta didik lembaga pendidikan agama dan keagamaan, mulai dhammasekha Buddha, widyawala Hindu, sekolah Kristen, Katolik dan Khonghucu yang menjadi binaan Kemenag. Mereka akan menjadi objek program MBG. 

“Partisipasi Kemenag dalam pemberian Makan Bergizi Gratis bagi jutaan siswa dan santri binaan akan berkontribusi dalam pencegahan stunting, mencetak generasi berkualitas, dan mewujudkan keluarga maslahah.”