Pendataan Widyaiswara Administrasi
Bandung (18/3). Widyaiswara merupakan bagian integral dari sebuah lembaga pelatihan, dan keberadaannya harus sesuai dengan fungsi lembaga pelatihan itu sendiri, sehingga tidak terjadi miss management dalam pengelolaan pelatihan.
Sehubungan dengan itulah, Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag melakukan pendataan kepada seluruh widyaiswara administrasi di seluruh BDK se-Indonesia, yang di data adalah spesialisasi widyaiswara, karena semua widyaiswara di lingkungan Kemenag memiliki spesialisasi tersendiri yang diperkuat dengan SK Kepala Balitbang.
Pendataan dilakukan pada tanggal 18-19 Maret 2020 oleh 2 orang petugas yaitu Hj. Djubaidah dan Ardi Mardinata, diterima oleh Plt. Kepala BDK Bandung H. Asep Hadiat di ruang rapat, dan dihadiri oleh 3 orang dari 8 orang widyaiswara yaitu Ahmad Husni Hamim, Phindi Agung Darmanto, dan Ayi Nasrudin, sementara widyaiswara yang lain sedang melaksanakan tugas-tugas luar dari pimpinan, termasuk ada yang sedang mengikuti TOT di Pusdiklat.
Dalam penjelesannya Djubaedah menegaskan bahwa data widyaiswara di Pusdiklat Administrasi sangat minim, sehingga tidak tahu persis kekuatan widyaiswara administrasi di seluruh BDK, data yang ada hanya jumlah secara keseluruhan, tetapi secara rinci dari mulai spesialisasi, latar belakang pendidikan dan pendukung lainnya masih sangat minim, sehingga membingungkan unsur pimpinan ketika akan membuat program kegiatan untuk widyaiswara.
Sementar itu Plt. Kepala BDK Bandung H. Asep Hadiat menjelaskan bahwa data widyaiswara ini memberikan dukungan terhadap akreditasi lembaha pelatihan sangat tinggi, sehingga harus akurat, dari mulai data spesialisasi mata pelatihan hingga pengalaman mengajar dimana saja harus lengkap dengan bukti fisiknya. Dan kelengkapan tersebut dapat mendongkrak nilai akreditasi lembaga pelatihan.
Lebih jauh Asep Hadiat menjelaskan bahwa kelengkapan data widyaiswara ini juga sangat berfungsi untuk merencanakan program yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, baik yang berhubungan langsung dengan program BDK, maupun peningkatan kompetensi individu widyaiswara. Demikian pungkasnya. (iNas)